Keyakinan Pemerintah Terhadap Ekonomi Indonesia 2025

Pemerintah mengungkapkan keyakinan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% akan tercapai pada tahun 2025. Keyakinan ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,” kata Airlangga.

Airlangga memberikan perhatian khusus pada stabilitas ekonomi nasional, indikator makro ekonomi yang solid, dan strategi untuk meningkatkan konsumsi di akhir tahun serta kesejahteraan ekonomi keluarga.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,” kata dia.

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia masih mencatatkan surplus, dengan cadangan devisa tetap kuat. Pertumbuhan kredit nasional terus positif dan likuiditas yang tinggi akan memberikan dampak baik bagi ekonomi di tahun mendatang.

“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ujarnya.

Dalam upaya mempertahankan momentum pertumbuhan, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru, baik secara online maupun melalui ritel nasional. Selain konsumsi, sektor pariwisata juga digalakkan melalui berbagai acara nasional sepanjang Desember.

“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,” ungkapnya.

Airlangga berencana mengajukan kebijakan fleksibilitas kerja untuk mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun.

“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga dilakukan melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, serta pencapaian inklusi keuangan nasional yang terus meningkat.

“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,” kata dia.