Presiden Prabowo Subianto mengundang investor dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah untuk berkolaborasi dalam proyek nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.
Undangan ini disampaikan saat Prabowo menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (12/6/2025).
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
kata Prabowo.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen memulai pembangunan proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa, yang merupakan elemen infrastruktur penting untuk mengatasi ancaman rob dan ekstremnya perubahan iklim.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
kata dia.
Prabowo menjelaskan bahwa proyek yang membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, telah diusulkan sejak 1995, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar. Tahap awal di Teluk Jakarta diproyeksikan berlangsung selama 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
kata Prabowo.
Untuk mengawali proyek besar ini, Prabowo menyebutkan pembentukan lembaga khusus, Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
—
