Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para mantan petinggi badan usaha milik negara (BUMN) mengenai pentingnya pengelolaan yang baik. Mereka yang tidak memenuhi standar akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Prabowo menyampaikan peringatan ini dalam acara besar di Sentul, Bogor, yaitu Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 pada Senin (2/2/2026).
Sebelum memberikan peringatan tersebut, Prabowo membahas keberhasilannya dalam menyatukan aset BUMN di bawah Sovereign Wealth Fund (SWF), yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. “Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,”
tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah ini adalah bagian dari upaya konsolidasi BUMN yang selama ini terpecah menjadi banyak entitas. “Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,”
ungkapnya.
Karena masalah pengelolaan yang tersebar ini, Prabowo berkomitmen untuk menuntut tanggung jawab dari mantan direksi BUMN. “Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,”
tutur Prabowo.
“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,”
tegas Kepala Negara.
—
