Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik korupsi yang merebak di lingkungan birokrasi, BUMN, dan BUMD. Isu ini menjadi salah satu krisis paling signifikan yang dihadapi Indonesia saat ini yang harus segera ditangani.
Korupsi yang telah mengakar ini merupakan sebuah ancaman besar yang tidak dapat diabaikan.
kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Pada awal tahun 2025, pemerintah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang rawan disalahgunakan, termasuk dalam biaya perjalanan dinas dan anggaran alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
tutur Prabowo.
Prabowo juga memfokuskan perhatian pada “net outflow of national wealth” atau kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang jika tidak diatasi dapat mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, pemerintah telah bersiap untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasinya.
Ia juga menggarisbawahi distorsi ekonomi yang menghambat kesejahteraan rakyat meskipun pertumbuhan ekonomi dalam tujuh tahun terakhir rata-rata mencapai 5%. Banyak rakyat masih mengalami kesulitan, terutama di kalangan petani dan dalam hal akses kesehatan.
Namun demikian, ada beberapa pencapaian positif yang disoroti oleh Prabowo, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,12% pada Kuartal II – 2025 serta peningkatan investasi di Semester I – 2025 yang mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6% dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
ujarnya. (N-7)
—
