PPATK mengungkap adanya 2.115 rekening dormant milik instansi pemerintah dengan jumlah saldo total sebesar Rp530,55 miliar. Rekening-rekening ini ditemukan tersebar dalam berbagai bank “Berdasarkan data PPATK, sebanyak Rp169,37 miliar saldo rekening dormant itu berada di Himbara. Sedangkan di bank lainnya saldo rekening dormant milik pemerintah sebesar Rp361,18 miliar. Totalnya mencapai Rp 530,55 miliar,”
.
Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, menjelaskan bahwa 756 rekening dormant tersebar di bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sedangkan sisanya berada di bank lain “Berdasarkan data PPATK, sebanyak Rp169,37 miliar saldo rekening dormant itu berada di Himbara. Sedangkan di bank lainnya saldo rekening dormant milik pemerintah sebesar Rp361,18 miliar. Totalnya mencapai Rp 530,55 miliar,”
kata Ivan, di Jakarta, dikutip Kamis (7/8/225). Dana yang seharusnya aktif ini tidak dipergunakan sejak 5 Februari 2025.
PPATK kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari tahu alasan di balik ketidakaktifan rekening-rekening ini “Seharusnya dana ini (di rekening pemerintah) bergerak, enggak masuk dormant,”
ujar Ivan. Deputi PPATK, Danang Tri Hartono, menekankan pentingnya analisis lebih lanjut, terlebih jika ada kaitannya dengan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) “Begitu kami temukan rekening dormant, dan di atas 1 tahun masih dormant, berarti masih ada sesuatu. Secara pertanggung jawaban di BPK mungkin clear, tapi uangnya masih ada. Sehingga ini menjadi perhatian kami dan ini harus dianalisis lebih lanjut,”
kata Danang.
